Komisi XI Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK

17-01-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP selaku pimpinan rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022). Foto: Tari/Man

 

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 3 calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Ketiga KAP tersebut yakni KAP Herliantono dan rekan, KAP Gani Sugiro dan rekan, KAP Moch Zainudin dan rekan.

 

Dalam fit and proper test yang digelar melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, masing-masing KAP diberi waktu masing-masing 10 menit untuk presentasi dan 3 menit untuk dialog dengan Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan melalui rapat internal untuk menentukan KAP yang nantinya akan diumumkan pada rapat paripurna mendatang.

 

“Pemaparan fokus saja, jangan melebar. fokus pada metode, strategi, teknik, tim kerja KAP serta timeline dalam melaksanakan tugas,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP selaku pimpinan rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022). Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir secara langsung saat proses uji kelayakan dan kepatutan pun menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan kepada ketiga KAP.

 

Salah satunya Anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro yang meminta kepada calon KAP yang nantinya terpilih untuk melakukan audit terhadap BPK yang memilki anggaran sebesar Rp3,6 triliun secara transparan serta memberi laporan kepada DPR RI dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun. “Selama ini kita tidak pernah tahu hasil audit BPK. Untuk itu kami minta KAP terpilih  nanti memberikan laporan audit kepada Komisi XI DPR,” jelasnya. 

 

Sebelumnya dalam pembukaan rapat, Dolfie sempat menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.  Berdasar ketentuan tersebut, BPK dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan nama. Komisi XI DPR RI pun menggelar fit and proper test terhadap 3 KAP tersebut. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...